Selasa, 23 Jul 2024
Politik

Soal DBH Rp1,08 Triliun, Pansus DPRD Agendakan Panggil Pejabat Pemprov

EKSPOS – DPRD Provinsi Lampung bereaksi terkait dana bagi hasil (DBH) senilai Rp 1,08 triliun hak 15 kabupaten/kota yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Bahkan DPRD Lampung berencana melalui Pansus LHP BPK akan memanggil pejabat Pemprov Lampung.

Budiman AS selaku Ketua Pansus LHP BPK menegaskan, pihaknya akan segera mengambil langkah-langkah guna membongkar secara transparan atas skandal keuangan negara yang sangat merugikan bagi 15 kabupaten/kota se-Lampung tersebut.

Untuk mengurai benang kusut skandal penahanan DBH tersebut, Pansus LHP BPK DPRD Lampung juga mengagendakan untuk memanggil pejabat Pemprov Lampung yang terkait.

Pemanggilan tersebut, menurut Budiman AS sebagaimana dikutip dari netizenku.com, untuk membenahi sistem keuangan dan mengetahui persoalan DBH yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat Lampung dalam dua pekan terakhir.

Meski begitu, politisi senior asal Partai Demokrat tersebut menjelaskan, Pansus LHP BPK tidak akan ujug-ujug memanggil pejabat terkait.

“Kita akan pelajari masalah DBH ini terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan. Kita akan minta pendapat akademisi yang ahli. Nanti kita dibantu ahli hukum, politik, dan ekonomi,” jelas Budiman, seraya mengisyaratkan besar kemungkinan pekan depan Pansus LHP BPK DPRD Lampung akan memanggil pejabat pemprov terkait penahanan DBH itu.

Mantan Ketua DPRD Kota Bandar Lampung ini terang-terangan menyatakan, pihaknya akan mendorong Pemprov Lampung untuk segera membayarkan DBH kepada kabupaten/kota yang hingga kini masih belum dibayarkan.

“DBH itu kan memang hak kabupaten/kota. Mereka juga perlu itu (DBH, red) untuk keberlangsungan program dan lain sebagainya. Tentu kita akan mendorong untuk segera dilunasi,” tegasnya. (*)

 



Baca Juga