PDIP Disebut Menabuh Genderang Perang

EKSPOS – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi melarang kepala daerahnya mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pasca penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, arahan retreat tersebut perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai, instruksi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih itu seolah menunjukkan tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjend mereka oleh KPK,” ujar Iwan, dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus hukum yang menjerat Hasto, Iwan menilai PDIP masih menganggap kasus sekjen mereka sangat besar muatan politiknya. Artinya, hal tersebut merupakan rangkaian konflik antara PDIP dengan Jokowi.

“Bagi PDIP, Jokowi adalah aktor kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi bersama rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari yang lalu,” kata Iwan.

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi akan terus berlanjut ke episode berikutnya. 

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung konflik PDIP dengan Jokowi ini,” tukasnya.

Sementara, diberbagai media sosial, sikap PDI Perjuangan menuai banyak kritikan dari netizen, lantaran dinilai lebih mengedepankan kepentingan partai ketimbang menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. (*)