Konflik PKB: Banser dan Pagar Nusa Respon Tantangan Garda Bangsa

EKSPOS – Konflik PBNU dan PKB makin panas dan nampaknya kian berlanjut. Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa membalas tantangan dari Garda Bangsa yang menyatakan siap perang.

Tantangan itu sehubungan dengan konflik PKB dan PBNU yang semakin meruncing akibat isu muktamar tandingan PKB.

Diketahui, Garda Bangsa merupakan badan otonom PKB. Sedangkan Banser dan Pagar Nusa adalah badan otonom PBNU.

Kepala Satkornas Banser Syafiq Syauqi mempertanyakan pernyataan Ketua DKN Garda Bangsa Tommy Kurniawan yang menyatakan siap perang dengan PBNU.

“Kami kemarin mendapatkan info ajakan perang itu. Tapi kami tidak mau gegabah, tidak ingin terpancing. Kami, Banser dan Pagar Nusa meniatkan untuk tabayun ke Tommy. Biar kami paham duduk perkaranya, konteksnya bagaimana,” katanya kepada wartawan, Senin (2/9/2024).

Menanggapi itu, Syafiq juga menyebut bahwa pihaknya akan berkonsultasi pada PBNU untuk menindaklanjuti pernyataan Tommy.

“Kami akan melapor kepada PBNU dan meminta perintah selanjutnya apa yang harus kami lakukan. Apapun keadaannya. Kami minta semua kader dan anggota ansor untuk tetap memegang teguh disiplin dan bertindak menurut komando pimpinan,” tegasnya. 

Sementara itu, Komandan Pasukan Inti Nasional Pagar Nusa Malik juga mengatakan, kalau memang dalam proses tabayun benar Garda Bangsa mengajak perang pada PBNU, pihaknya siap menerima.

“Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja. Misalnya kita siapkan panggung Pencak Dor. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana,” ungkapnya.

Namun begitu, keduanya sepakat akan melakukan konsultasi ke PBNU terlebih dahulu untuk meminta arahan dan pertimbangan untuk menanggapi hal tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU, minta pertimbangan minta arahan. Kita satu komando,” tukasnya.

Sebelumnya, wacana muktamar tandingan PKB berpotensi membuat perseteruan PKB vs PBNU memanas. Kubu PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar telah menyiapkan skenario terburuk, yakni membubarkan muktamar itu.

Garda Bangsa pun disiagakan untuk menghadapi dua badan otonom NU, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Pagar Nusa.

Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa Tommy Kurniawan menyatakan, sebagai badan otonom PKB, Garda Bangsa bertanggung jawab untuk menjaga PKB.

Bahkan, dia menyebut Garda Bangsa siap perang terbuka dengan GP Ansor dan Pagar Nusa yang sebelumnya diminta PBNU untuk ’’menertibkan’’ PKB.

’’Kalau skenarionya adalah perang, maka kita siap,’’ tegas Tomkur, sapaan akrab Tommy Kurniawan, di kantor DPP PKB Sabtu (31/8/2024). 

Dilansir sebelumnya, Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan direncanakan akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Lukman Edhy, selaku organizing committee dan steering committee yang ditunjuk atas nama Fungsionaris DPP PKB, menyatakan, muktamar yang menolak hasil Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu itu sudah siap dilaksanakan.

Edy menambahkan, panitia sudah menghadap pimpinan PBNU dan menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.

“Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya (muktamar tandingan),” kata Edy dalam keterangan resminya kepada, Senin (2/9/2024).

Diketahui, kelompok bernama Fungsionaris PKB menyatakan menolak hasil Muktamar PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024.

Muktamar yang memenangkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dinilai tidak demokratis dan hanya mementingkan syahwat ketua umum terpilih dalam muktamar tersebut.

Fungsionaris ini juga mempertimbangkan sikap Muhaimin yang tidak mendengarkan keputusan Tim Panel PBNU dan seruan PBNU tentang pengembalian PKB pada khittah pendirinya.

Edy berkata, panitia kini tengah menunggu arahan dan petunjuk PBNU ihwal jadwal pelaksanaan muktamar. “Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU,” tutur Edy.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi mengakui tak memiliki kewenangan untuk merespons ihwal rencana muktamar tandingan. Fahrur mengaku dirinya memegang bidang keagamaan di PBNU.

“Mohon maaf, saya itu bidangnya keagamaan. Kalau itu mungkin ke sekjen (Gus Ipul),” tutur Fahrur.

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, belum bisa merespons klaim Lukman Edy yang menyebut sudah melaporkan ke pimpinan PBNU ihwal pelaksanaan muktamar tandingan. (*)