Pilkada Dipilih DPRD dan Konsolidasi Bangsa Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Oleh Khaidir Asmuni

Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan menuju pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Dan berbagai program besar lain sebagai landasan menuju negara maju. Sementara, dalam perjuangan menuju ke arah itu, tentu harus dilakukan pembenahan yang tidak sekadar berani, tapi terkadang harus kuat menghadapi penilaian kontroversial. Presiden Prabowo bahkan mengajak kita untuk berhemat mengencangkan ikat pinggang.

Setelah dilantik, Presiden Prabowo tampak tidak pernah beristirahat. Selain melakukan konsolidasi di dalam negeri terkait dengan program makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan berbagai program lain, Presiden juga melakukan lawatan ke luar negeri untuk meningkatkan investasi.

Menteri kabinet yang paham tentang jam kerja Presiden Prabowo tentu akan tidak enak hati jika tidak bekerja keras. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bertekad akan kerja 20 jam per hari karena Presiden Prabowo bekerja 10 jam per hari. Sikap Menteri Amran memang cukup berbeda dengan sejumlah menteri lain yang bicara dengan wartawan membutuhkan anggaran ratusan miliar untuk kerja kementeriannya.

Apa yang dilakukan oleh Kepala Negara menjadi bagian dari upaya konsolidasi bangsa. Bangsa ini harus bersatu dan bekerja keras menghadapi tantangan ke depan. Tidak boleh korupsi dan itu sangat diharamkan. Kita dituntut untuk memahami bahwa proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar pun sementara memang harus ditunda. Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan sejumlah langkah berani dan konsisten dalam 5 tahun ini, seperti hilirisasi, dan berbagai peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu.

Pesannya: Teruslah Bersemangat! Kita optimistik mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena kita pernah mengalami di 1995. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan untuk menuju pertumbuhan itu, maka sektor konsumsi harus dijaga, investasi harus tumbuh sekitar 10 persen, dan ekspor tumbuh 9 persen, dan sektornya tetap di hilirisasi, sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan. Lalu, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi, atau green energy di mana Indonesia bisa menjadi produsen green energy tertinggi.

Jika kita mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Memahami Pernyataan Presiden

Pernyataan Presiden tentang Pilkada yang dipilih oleh DPRD sebetulnya tidaklah berdiri sendiri. Pernyataan tersebut memiliki catatan kaki yang sangat panjang dan perlu dipahami secara menyeluruh. 

lbarat kita memasukkan dua peristiwa dalam satu timeline. Peristiwa pertama adalah tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan peristiwa kedua adalah Pilkada dipilih oleh DPRD.

Secara kontekstual, maka masalah pertumbuhan ekonomi menjadi bagian yang menjadi arus utama, sementara yang lain diharapkan menunjang prioritas yang dilakukan bangsa ini.

Pilkada langsung yang dilakukan di berbagai daerah memang memiliki catatan penting. Beberapa diantaranya rawan terjadi korupsi. Lagi pula, tidak semua daerah memiliki pendapatan yang besar. 

Biaya politik yang sangat tinggi di dalam pilkada langsung, membuat seorang calon kepala daerah harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Hal ini dapat memicu terjadinya korupsi ketika dirinya berkuasa.

Pilkada langsung juga memiliki potensi konflik yang tinggi. Tidak saja konflik horizontal, tetapi juga di kalangan elite daerah. Konflik horizontal yang terjadi tidaklah produktif di dalam mengisi pembangunan.

Karena hal ini akan membutuhkan energi yang besar untuk mempersatukan kembali masyarakat yang terpolarisasi.

Pilkada langsung juga punya risiko politik bagi masyarakat yang berpartisipasi di dalamnya. Risiko politik ini memicu terjadinya dendam politik antar generasi dan ini tidak produktif ketika masyarakat dibutuhkan untuk bersatu menghadapi tantangan menjadi negara maju.

Selain itu, birokrasi pun akan sulit membebaskan diri dari berbagai tekanan ketika tensi politik memanas di dalam pilkada langsung. Hal ini akan dapat berpengaruh pada kenyamanan bekerja karena selalu dihantui isu rolling jabatan dan berbagai unsur-unsur yang selalu menjadi isu di tengah Pilkada langsung.

Meski terjadi pendewasaan politik setelah 5 kali melaksanakan pemilihan umum bangsa Indonesia memang masih dituntut memiliki kesadaran pendidikan politik yang memadai untuk memaknai persatuan bangsa. Sehingga ketika pilkada dikembalikan lagi ke DPRD, seyogyanya dihadapi dengan sikap yang lebih dewasa. Sebab kita saat ini menghadapi tantang cukup berat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan diri secara cepat jika ingin menjadi negara maju.

Menilik perjalanan pilkada langsung selama ini, memang layak dilakukan peninjauan. Representasi visual dari persoalan pilkada langsung memberi gambaran bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD menjadi bagian dari upaya konsolidasi menghadapi tantangan bangsa ke depan. Karena lebih efisien, efektif dan menghindari polarisasi.

Apalagi saat ini kita memiliki pilihan yang cukup sulit dalam mengarungi perjalanan bangsa 5 tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang ditarget mencapai 8 persen dalam 5 tahun dan sejumlah program besar yang butuh konsentrasi tinggi. Tanggung jawab untuk memperkuat SDM bidang pendidikan melalui makanan bergizi gratis dan menjadi bangsa mandiri melalui swasembada pangan.

Prinsip-prinsip reformasi yang ada di Pilkada Langsung tidak harus dibenturkan dengan kondisi yang akan kita hadapi di era yang memang sudah berubah sama sekali ini. Jika dipaksakan, prinsip itu akan kehilangan konteks.

Prinsip-prinsip reformasi harus hadir dalam bentuk yang lebih produktif, yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa. Peradaban yang tinggi dibentuk oleh prinsip-prinsip yang flexible yang mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman namun tidak mengurangi prinsip prinsip reformasi itu sendiri Di sana kita akan membuktikan diri sebagai bangsa bijak yang terus bergerak maju. (*)

Aktivis Democracy Care Institute