Membaca Pola Pilkada

Oleh: Khaidir Asmuni

Pertanyaan terbesarnya adalah apakah pola yang diterapkan di dalam pemilihan presiden itu akan sejalan dengan pilkada serentak yang berlangsung di daerah-daerah? Hal ini terutama terkait dengan Koalisi yang dibangun di Pilpres, apakah akan sama dengan yang terjadi di Pilkada nanti?

Kita tidak bisa begitu saja berpikiran deduktif melainkan dituntut melihat dinamika yang terjadi di daerah. Contoh yang menyolok masing-masing koalisi partai di daerah-daerah itu berpotensi berbeda dengan pilpres. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dipaksakan karena dinamika yang berkembang akan berbeda dengan situasi di pemilihan presiden. Sehingga sebaiknya kita melihatnya dari sisi induktif.

Hanya saja, situasi saat ini memang sulit lepas dari dampak psikologis dari menangnya Prabowo-Gibran, terutama bagi parpol koalisi. Ini pula yang mungkin melatarbelakangi keinginan besar agar pilkada sejalan dengan pilpres. Dampaknya bisa terjadi dua hal. Pertama secara aksidensial memang apa yang terjadi di Pilpres sejalan dengan di Pilkada. Mungkin karena di masa sebelumnya, “sistem” yang terbangun dari unit yang sama dengan Pilpres. Tapi ini berhadapan dengan dampak yang kedua. Yaitu, munculnya tokoh yang marketable di daerah belum tentu dari koalisi pemenang pilpres. Bisa saja dari yang lain? Dalam peta politik yang tergambar sebelumnya, masing-masing partai memiliki incumbent. Misalnya, di suatu daerah incumbent PDIP kuat. Di daerah lain incumbent Gerindra kuat. Juga dengan Golkar PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat dan partai lain. Ini menunjukkan bahwa dampak tokoh yang marketable yang muncul di daerah itu belum tentu sejalan dengan Pilpres.

Partai-partai koalisi pemenang Pilpres sebaiknya tidak terjebak secara emosional untuk menentukan calon. Meski dengan mendesaknya waktu Pilkada yang mungkin hanya 6 bulan ke depan, membuat banyak pihak tidak memiliki waktu panjang menentukan calon. Saat ini, parpol itu lebih menekankan pada kader-kadernya sendiri untuk maju.

Kita berharap koalisi parpol akan tetap memperhatikan tokoh-tokoh di daerah yang diinginkan masyarakat. Tidak terkecuali kader partai yang memang diinginkan oleh masyarakat untuk maju.

Karena Pilkada tidak memiliki calon independen, maka masyarakat sebaiknya berlapang dada untuk menerima calon kader partai yang disodorkan. Harapannya, mereka pasti kader terbaik dari partainya. (*)

Aktivis Democracy Care Institute (DCI)