Jumat, 7 Feb 2025
Nasional

Presiden Prabowo Bakal Retret Bersama Kepala Daerah Terpilih di Akmil Magelang

EKSPOS – Presiden Prabowo Subianto akan menggelar retret untuk kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024. Retret tersebut bakal digelar lebih dari sepekan.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, kepada wartawan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/1/2025).

“Retret ini agak lama lho, jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu,” kata Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu juga menyebut bahwa KPK akan turut diundang untuk memberi pembekalan kepada kepala daerah. KPK akan memberikan materi, khususnya terkait pemberantasan korupsi.

“Jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK,” jelas dia.

Adapun retret kepala daerah direncanakan akan dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Retret dilaksanakan satu pekan setelah para kepala daerah dilantik.

“Kemungkinan besar di Magelang, mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan, nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-misi kepala daerah,” tukasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ingin kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah seperti jajaran kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

“Keinginan bapak presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang,” kata Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, belum lama ini.

Yusril menjelaskan bahwa tujuan Prabowo ingin kepala daerah mengikuti retreat agar dapat menyamakan perspektif.

“Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah berharap kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa dapat dilantik terlebih dahulu kecuali kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasan pelantikan didahulukan karena aspek hukum dan waktu.

Aspek-aspek hukum dan waktu juga. Pemerintah kan, waktu berjalan terus ya, kita perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” kata Yusril.

Dia mengatakan bahwa pentingnya pelantikan didahulukan juga untuk menyingkronisasikan progam pemerintah pusat dan daerah.

“Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah. Oleh karena itu pelantikan ini menjadi penting dan karena itu perlu kita selesaikan,” ujarnya. (*)

 



Baca Juga