EKSPOS – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM. Bahlil juga disarankan mundur dari jabatannya. Hal ini sebagai buntut larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.
Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan mengatakan, aturan penjualan elpiji 3 kg yang dikeluarkan Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban meninggal usai ikut antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji.
“Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” katanya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menegaskan dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang dagangannya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.
“Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan Menteri Bahlil tersebut mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.
Senada, Direktur CBA (Center For Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, secara tegas menilai kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tidak berpihak pada rakyat kecil dan justru bertentangan dengan semangat program Asta Cita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kebijakan Bahlil ini benar-benar ‘Bahlul’. Kami meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri ESDM dan juga Direktur Patra Jasa yang saat ini justru menyusahkan rakyat,” kata Uchok Sky kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).
Uchok menilai kebijakan yang diterapkan Bahlil tidak mempertimbangkan realitas di lapangan. Menurutnya, pengecer memiliki peran penting dalam distribusi LPG 3 kg, terutama di daerah yang jauh dari pangkalan resmi. Dengan adanya larangan ini, masyarakat di pelosok semakin kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi, yang justru bertolak belakang dengan semangat pemerataan ekonomi yang selalu dikedepankan oleh pemerintahan Prabowo.
“Bahlil seperti tidak memahami kondisi di lapangan. Jika pengecer dilarang berjualan, lalu bagaimana nasib masyarakat kecil yang tidak bisa mengakses pangkalan resmi? Ini kebijakan yang tidak masuk akal,” ujar Uchok.
Selain itu, ia menegaskan bahwa rakyat semakin tidak percaya bahwa kebijakan ini benar-benar sejalan dengan visi Presiden Prabowo. Pasalnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat, bukan memberikan solusi atas persoalan distribusi LPG subsidi. Justru membuat jutaan rakyat susah dan menimbulkan kegaduhan di tanah air. (*)