Rabu, 17 Jul 2024
Nasional

Jaksa Agung Dinilai Menyesatkan dan Melanggar Azas Hukum

EKSPOS – Advokat senior Prof. Dr. Henry Yososdiningrat, SH, MH, menyatakan Jaksa Agung telah mencampur adukkan Politik dengan Hukum hanya dengan alasan dikhawatirkan akan terjadi kriminalisasi.

Hal tersebut diungkapkan Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya kepada media, Jumat (26/8/2023), juga dirilis dalam akun IG @henryyosodiningrat, terkait kebijakan Jaksa Agung untuk melakukan penundaan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Capres, Cawapres, Caleg, hingga Kepala Daerah sampai selesai Pemilu 2024.

Kebijakan Jaksa Agung itu menurut advokat senior ini adalah menyesatkan dan melanggar asas hukum.

“Alasan itu sangat dangkal dan sama sekali tidak memiliki landasan berpijak yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, apalagi dihadapan masyarakat pemilih yang menginginkan pemimpin yang nantinya terpilih adalah pemimpin yang bersih dari praktik korupsi,” tegas Prof. Henry Yoso.

Bahkan, menurut Prof. Henry Yoso, Jaksa Agung seyogyanya terlebih dahulu mendalami apa yang dimaksud dengan kriminalisasi (menurut Dr. Yenti Ganarsih), “bahwa kriminalisasi mengandung makna adalah upaya atau proses yang dilakukan oleh negara melalui mekanisme yang ada, yaitu Pemerintah dan DPR menggodok (membahas) suatu perbuatan yang tadinya bukan tindak pidana, menjadi perbuatan yang dapat di pidana yaitu dengan diundangkan”.

“Dengan demikian maka yang dikriminalisasi itu adalah suatu “perbuatan” bukan orang,” jelasnya.

Selanjutnya, tambah Prof. Henry Yoso, kebijakan Jaksa Agung menunda proses penegakan hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh calon pemimpin negeri ini hingga usai Pemilu 2024, tidak ubahnya dengan memberikan peluang kepada para “koruptor” yang mencalonkan diri menjadi pemimpin mulai dari kepala daerah, calon legislatif bahkan hingga calon presiden atau calon wakil presiden.

“Dalam sistem hukum kita, tidak dikenal adanya penundaan terhadap suatu penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana (tanpa kecuali), hal tersebut sejalan dengan asas hukum equality before the law,” tukasnya Prof. Henry.

Terkait kekhawatiran Jaksa Agung akan adanya “black campaign” yang dapat menjadi hambatan terciptanya pemilu, menurut Prof. Henry Yoso, adalah kekhawatiran yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya karena bukankah terhadap suatu laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh seseorang (tanpa kecuali) apakah ia calon legislatif, calon kepala daerah bahkan calon presiden dan calon wakil presiden sekalipun, diawali dengan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana korupsi menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

“Kemudian penyidik tidak serta merta menetapkan seseorang sebagai tersangka, melainkan harus dilakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk memastikan apakah seseorang itu yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi,” tutur Prof. Henry Yoso.

Demikian pula sebaliknya, menurut Prof. Henry Yoso, terhadap seorang calon legislatif, atau calon kepala daerah bahkan calon presiden atau calon wakil presiden yang nyata-nyata memiliki kekayaan “yang berlimpah” yang tidak sesuai dengan pendapatannya selama ini, karena kebijakan Jaksa Agung itu maka ia lolos dan menduduki jabatan baik sebagai anggota legislatif, atau kepala daerah atau presiden atau wakil presiden.

“Apakah laporan terhadap mereka baru akan dilakukan proses penegakan hukumnya setelah pemilu 2024 usai (Pemilu yang menelan biaya 76 Triliun)? Atau Jaksa Agung akan mengeluarkan kebijakan berdasarkan kewenangannya untuk tidak akan menuntut para “koruptor” yang telah menduduki jabatannya?” tukas Prof. Henry Yoso setengah mempertanyakan kebijakan Jaksa Agung ST. Burhanuddin tersebut.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerbitkan instruksi dan memorandum agar pengaduan, pelaporan, dan proses hukum pengungkapan kasus korupsi yang melibatkan peserta Pemilu 2024 ditunda. Penundaan penanganan hukum peserta pemilu dilakukan sampai pesta demokrasi serempak tahun mendatang tuntas digelar.

Instruksi tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), serta kejaksaan di seluruh Indonesia. Burhanuddin dalam instruksi dan memorandum tersebut mengatakan penundaan untuk menghindari black campaign atau kampanye hitam. Jaksa Agung tak ingin, proses penegakan hukum yang dilakukan Korps Kejaksaan menjadi sarana penggiringan opini yang buruk dan menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu.

“Oleh karenanya, kepada seluruh jajaran insan Adhyaksa, khususnya jajaran Tindak Pidana Khusus (Pidsus), dan jajaran intelijen di seluruh penjuru Tanah Air, agar (1) penanganan laporan pengaduan dugaan tindak piana korupsi yang melibatkan Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Anggota Legislatif, serta Calon Kepala Daerah perlu dilakukan secara cermat dan sangat hati-hati,” kata Jaksa Agung dalam instruksi yang diterbitkan, pada Ahad (20/8/2023). (*)

 



Baca Juga