Demonstran Berserak, BEM Seluruh Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Aksi Serentak Bertajuk “Indonesia Gelap”
EKSPOS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Aksi ini muncul sebagai bentuk respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Aliansi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil tersebut menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama justru semakin memperburuk kondisi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan kritik.
Aksi BEM SI digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Mereka menyampaikan tuntutannya di kantor pemerintahan masing-masing kota.
Terdapat sejumlah tuntutan yang dibawa BEM SI dalam aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” ini. Mulai dari efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perppu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.
Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya.
Sementara, Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” dalam demonstrasi itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.
“Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga,” ucapnya, Senin (17/2/2025).
Dia menilai di era kepemimpinan Prabowo ini masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat. Karena itu, dia mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya dijadikan pengingat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
“Ini teguran bagi pemerintah untuk terus melihat pada seluruh aspek dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.
Berikut 13 poin tuntutan massa demonstran:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. (*)
