EKSPOSNUSA – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Dalam aksi tersebut, massa HMI mengecam relawan PDIP yang melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke pihak kepolisian.
Selain membakar ban bekas, massa HMI juga membakar bendera PDI Perjuangan sebagai simbol kekecewaan. HMI menilai perilaku main lapor dari relawan PDIP menunjukkan partai itu sangat arogan.
Hal tersebut seperti diungkapkan Koordinator Aksi Raja Tambe.
“PDIP sangat arogan dan membahayakan demokrasi,” ucap Koordinatoe Aksi, Raja Rambe, di lokasi unjukrasa, seperti dikutip berbagai media, Jumat (4/8/2023).
Menurutnya, sebagai partai politik yang berhaluan demokrasi, PDIP nampaknya tidak paham dengan sistem demokrasi. Padahal, Pasal 28 UUD 1945 telah mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang ada di undang-undang.
Raja dan massa HMI menilai pasal yang disangkakan kepada Rocky Gerung oleh PDIP dalam laporan polisi ialah Pasal 28 ayat 2 UU ITE yang merupakan delik aduan sebagaimana keputusan bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri No 229 Tahun 2021, No 154 Tahun 2021, No KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE.
“Berarti sebagai pelapor haruslah korban langsung, dan jika dikuasakan kepada DPP PDIP harus mendapatkan Surat Kuasa dari Presiden Jokowi,” ujarnya.
Selanjutnya massa aksi meneriakkan bahwa akan melawan setiap sikap arogansi yang bertentangan dengan demokrasi.
“Kami bersama Rocky Gerung melawan arogansi PDIP! Hentikan tindakan arogansi PDIP yang mengekang kebebasan menyampaikan pendapat!” teriak pendemo.
Sebelumnya, Rocky Gerung minta maaf karena menimbulkan kegaduhan usai mengkritik Presiden Joko Widodo dengan kata yang tidak pantas.
Dia mengakui jika ucapannya yang menyebut ‘bajingan tolol’ pada presiden membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra.
“Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran,” ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2023.
Rocky pun meminta maaf karena menyebabkan orang-orang berselisih. Namun, kata-kata tersebut menurutnya bagian dari kritik tajam yang tidak dia tujukan kepada pribadi Jokowi.
Hal itu diakui Rocky sudah sering dia lakukan diberbagai tempat. Karenanya, dia menyayangkan jika kali ini menimbulkan kegaduhan disebabkan hal itu.
Sementara itu, PDIP mengecam pembakaran bendera partai yang dilakukan pihak yang mengatasnamakan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta. PDIP berencana menempuh jalur hukum atas aksi tersebut.
“Kejadian itu sangat tidak patut. Pembakaran bendera partai itu menimbulkan sangat mengganggu. Sehingga akan diproses melalui jalur hukum,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).
Diketahui, aksi bakar bendera PDIP merupakan bentuk unjukrasa membela Rocky Gerung, yang diduga menghina Presiden Jokowi. Meski begitu, Djarot menyebut tindakan tersebut tak pantas dilakukan karena bendera partai merupakan simbol yang harus dihormati.
“Kita mengenal HMI merupakan organisasi intelektual yang mengedepankan dialog daripada melakukan aksi anarkis. Jangan sampai pelaku pembakaran bendera itu justru merusak nama HMI,” ujarnya.
Djarot memandang seluruh pihak mesti mengedepankan etika dalam menyampaikan pendapat maupun berekspresi. Dia meminta agar tak ada pihak yang memancing emosi menjelang perhelatan pesta demokrasi mendatang.
“Menjelang Pemilu 2024, semua pihak harus menahan diri dari perbuatan yang memancing emosi massa. Pembakaran bendera termasuk yang bisa menimbulkan kemarahan di akar rumput,” jelasnya.
Djarot juga menghimbau sekaligus mengajak untuk membangun demokrasi yang sehat dan baik.
“Mari kita bangun suasana yang kondusif di dalam berproses menghadapi pemilu di tahun 2024 ini karena peningkatan demokrasi di Indonesia termasuk di dalam mengekspresikan segala hal sesuai dengan kehendak rakyat itu menunjukkan bagian dari peradaban bangsa di dalam menunjukkan kepada dunia bahwa kita betul-betul negara yang mampu berdemokrasi,” tukasnya. (*)