Pemerintah Israel Diambang Perpecahan, Terkait Penundaan Invasi Darat Di Selatan Jalur Gaza

EKSPOS – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memutuskan untuk menunda invasi darat ke kota Rafah di selatan Jalur Gaza, menurut laporan lembaga penyiaran publik negara tersebut, kemarin.

Hal tersebut terjadi menyusul serangan balasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Iran terhadap Israel.

Israel telah melancarkan serangan militer di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang.

Lebih dari 33.700 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza, selain kehancuran massal dan kondisi kelaparan.

Mengeklaim tempat itu sebagai “benteng terakhir Hamas,” Netanyahu bersikeras untuk menyerang Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina berlindung dari serangan yang tidak pernah berhenti.

Meski meningkatnya kecaman internasional atas rencana invasi tersebut, perdana menteri pekan lalu mengatakan bahwa tanggal serangan telah ditetapkan.

“Hari ini saya menerima laporan rinci mengenai perundingan di Kairo, kami terus berupaya mencapai tujuan kami, yang pertama dan terpenting adalah pembebasan semua sandera kami dan mencapai kemenangan penuh atas Hamas,” kata Netanyahu.

“Kemenangan ini memerlukan masuk ke Rafah dan penghapusan batalion teroris di sana. Itu akan terjadi – ada tanggalnya.”

Menurut media penyiaran publik itu, penundaan operasi darat terjadi setelah berkonsultasi dengan aparat keamanan Israel.

Sebelumnya pada Minggu (14/4), Menteri Keuangan Avigdor Smotrich menyerukan invasi Rafah dan memaksakan kendali atas seluruh Jalur Gaza.

Penundaan tersebut terjadi setelah Iran meluncurkan sekitar 300 rudal dan drone ke arah Israel pada Sabtu malam (13/4). Tel Aviv mengaku telah mencegat sebagian besar dari rudal dan drone tersebut.

Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu merupakan respons terhadap serangan rudal pada 1 April yang menargetkan konsuler kedutaan Iran di Damaskus, yang menewaskan beberapa komandan militer Iran.

Ancaman Penggulingan PM Israel

Sementara, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengancam akan menarik dukungan kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu apabila agresi Israel ke Jalur Gaza berakhir tanpa serangan ke Kota Rafah.

“Jika perdana menteri memutuskan mengakhiri perang tanpa menyerang Rafah untuk mengalahkan Hamas, dia tidak akan memiliki mandat lagi untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai perdana menteri,” katanya di platform X.

Ancaman tersebut disampaikan Ben-Gvir setelah muncul perkembangan baru dalam negosiasi tidak langsung Israel dengan Hamas untuk mencapai kesepakatan pertukaran sandera dan gencatan senjata.

Meski kecaman internasional terhadap situasi kemanusiaan di Palestina terus bermunculan, Netanyahu terus mempertahankan niatnya menyerang Kota Rafah.

Padahal, lebih dari 1,5 juta warga Palestina mengungsi di kota itu, yang berada di Jalur Gaza selatan.

Netanyahu saat ini memerintah Israel dengan dukungan 64 dari 120 anggota Knesset, parlemen Israel.

Kepemimpinan Netanyahu berasal dari Partai Likud yang didukung lima partai politik lain, termasuk dua partai berhaluan ekstrem kanan pimpinan Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang memiliki 13 anggota parlemen.

Untuk menjadi kekuatan mayoritas, pemerintah Israel memerlukan dukungan minimal 61 anggota parlemen.

Agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina, menyebabkan kerusakan infrastruktur masif, dan menimbulkan bencana kelaparan besar di wilayah kantong Palestina itu. (*)