Mantan Anak Buah Sambo Bebas Bersyarat
EKSPOS – Mantan Karo Paminal Propam Polri Hendra Kurniawan resmi memasuki masa pembebasan bersyarat sejak 2 Juli 2024. Kendati sudah kembali ke masyarakat, Hendra masih terikat dengan berbagai kewajiban dan pembatasan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Selatan.
Kepala Bapas Jakarta Selatan, Unggul Widiyo Saputro menjelaskan, Hendra Kurniawan menjalani masa pembebasan bersyarat setelah menyelesaikan hukuman di Lapas Kelas IIA Salemba.
“Hendra Kurniawan telah menjalani masa pidana di Lapas Kelas IIA Salemba. Terhitung mulai 2 Juli 2024, Hendra menjalani pembebasan bersyarat sebagai klien pemasyarakatan di bawah pembimbingan dan pengawasan Bapas Jakarta Selatan,” kata Unggul dalam keterangannya, Rabu (7/8/2024).
Meskipun telah menghirup udara bebas, mantan terpidana kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua ini belum sepenuhnya bebas. Ia masih terikat dengan syarat-syarat khusus hingga masa hukuman pidananya berakhir pada 6 September 2025 dan masa percobaan hingga 8 Juli 2026.
“Hendra Kurniawan masih terikat aturan di Bapas Jakarta Selatan seperti kewajiban lapor diri setiap satu bulan sekali,” ujarnya.
Mekanisme lapor diri dilakukan secara tatap muka di kantor Bapas, di mana Hendra akan mendapatkan pembimbingan dan pengawasan langsung dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Menurut pasal 56 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dalam tiga tahapan penerimaan klien, pemberian program, dan pengakhiran.
Tujuan dari pembimbingan adalah untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian klien. Pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.
Selain kewajiban lapor diri setiap bulan, Hendra Kurniawan juga dibatasi dalam pergerakannya.
Ia tidak diperkenankan bepergian ke luar kota atau ke luar negeri tanpa izin.
“Jika ingin bepergian ke luar kota, Hendra harus mendapat izin tertulis dari Kepala Bapas Jakarta Selatan. Sementara itu, untuk bepergian ke luar negeri, izin harus diperoleh dari Menteri Hukum dan HAM RI,” jelas Unggul. (*)
