Senin, 4 Nov 2024
Hukum

KPK Panggil Bendahara Umum Nasdem, Sahroni: Saya Enggak Bisa Hadir

EKSPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan terhadap Bendahara Umum (Bensin) Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, terkait kasus gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (8/3/2024).

Pemanggilan terhadap Sahroni sebagai saksi itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Selain memanggil Sahroni, KPK juga memanggil Hotman Fajar Simanjuntak yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

“Hari ini, bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, (yakni) Ahmad Sahroni selaku anggota DPR RI dan Hotman Fajar Simanjuntak selaku PNS,” kata Ali, Jumat (8/3/2024).

Sementara, Sahroni mengaku tidak bisa menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK. Sebab, ia mengaku sedang mengikuti kegiatan lain yang tak bisa ditinggalkan.

“Saya enggak bisa hadir, ada kegiatan lain yang enggak bisa ditinggalkan,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Sahroni mengaku telah menyampaikan surat kepada KPK terkait alasan ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut.

“Tapi, saya sudah menyampaikan surat ke KPK,” kata Sahroni.

Sebagai informasi, SYL menjadi terdakwa dalam kasus pemerasan atau gratifikasi di lingkungan Kementan.

Selain SYL, ada dua terdakwa lain yang terjerat kasus serupa, yakni Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan, Muhammad Hatta.

Oleh jaksa penuntut umum (JPU), SYL didakwa menerima uang hasil korupsi hingga sebesar Rp44.546.079.044 (Rp44,546 miliar). Uang miliaran rupiah itu digunakan untuk keperluan SYL hingga keluarganya.

SYL dkk didakwa melangar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)

 



Baca Juga