Selasa, 23 Jul 2024
Hukum

Airlangga Irit Bicara, Usai Diperiksa Kejagung 13 Jam

(ENNEWS) – Setelah 13 jam diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, irit bicara. 

Airlangga diperiksa mulai pukul 08.40 WIB. Sekitar pukul 21.15 WIB, Airlangga terlihat lelah saat keluar usai menjalani pemeriksaan. Ketua Umum Partai Golkar itu dikawal ketat oleh sejumlah orang.

“Saya telah menjawab 46 pertanyaan,” kata Airlangga singkat, kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemeriksaan dilakukan setelah tiga perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musi Mas Group.

“Pemeriksaan terkait kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan,” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Senin (24/7/2023).

Ketua Umum Partai Golkar sebelumnya mangkir atas panggilan Kejagung tanpa alasan yang jelas.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi, pada 16 Juni 2023.

Penetapan tersangka tiga korporasi tersebut adalah lanjutan proses hukum di kasus korupsi minyak goreng yang berlangsung sejak April 2022, dan telah menghasilkan lima terdakwa.

Para terdakwa dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.

Karena itu, sambung Ketut, Kejaksaan Agung akan mendalami kebijakan yang diambil Airlangga, khususnya terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. “Kami akan menggali dari sisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Satu, menggali dari sisi evaluasi kegiatan. Menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan,” kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Selasa (18/7/2023). (*)

 



Baca Juga