Selasa, 16 Jul 2024
Daerah

Tokoh Adat Lampung Utara Menanggapi Dugaan Penyimpangan Proyek Jalan

EKSPOS – Dugaan adanya penyimpangan pekerjaan proyek jalan onderlagh di samping Masjid Nurul Huda, Dusun Gelok RW 1 RT 4, Desa Madukoro, Kecamatan Kotabumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, mendapat tanggapan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat lampung utara, Hi. A. Akuan Abung, S.E. gelar Nadikiang Pun Minak Yang Abung.

Menurut Akuan Abung, jika dugaan penyimpangan itu benar adanya maka aparat penegak hukum (APH) sudah semestinya segera menindaklanjuti masalah tersebut dan memeriksa oknum kades itu.

“Sebaiknya sementara ini pemerintah daerah lampung utara jangan dulu memberikan bantuan dalam bentuk apapun, sebelum ada proses pemeriksaan terhadap oknum kades tersebut,” ungkap tokoh adat lampung utara ini, dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Akuan Abung juga menambahkan, aparat penegak hukum harus tegas terkait penyimpangan-penyimpangan anggaran bantuan pemerintah.

“Aparat penegak hukum jangan ada kesan tebang pilih, semua sama dimata hukum. Masyarakat lampung utara akan sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang dilakukan aparat,” tegas Akuan Abung.

Dilansir sebelumnya, pengerjaan jalan onderlagh tersebut selain tidak adanya papan nama proyek, cara pengerjaannya diduga tidak sesuai spesifikasi teknis sebagaimana mestinya.

Bahkan ukuran batu yang seharusnya rata-rata 10-15 cm dan untuk ukuran batu pengunci kiri kanan dan tengah 20 cm, tapi dari hasil pantauan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 

Ditambah lagi, teknis pemasangan batu yang seharusnya berdiri tegak dipasang dengan cara horisontal. Kemudian sebelum batu dipasang tidak menggunakan hamparan pasir yang sebagaimana ditentukan yakni setebal kurang lebih 5 cm. Bahkan diduga tidak menggunakan pasir dasar.

Rama selaku Ketua Umum 1 Komite Pemantau Pelaksana Pembangunan (KP3) menegaskan, dirinya mengajak seluruh organisasi pers yang ada di kabupaten lampung utara untuk dapat bersama-sama memantau kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara demi kemajuan pembangunan.

“Saya berharap kepada bupati dan wakil bupati lampung utara agar dapat memantau kinerja kepala desa, sehingga pembangun infrastruktur menjadi berkualitas dan anggaran negara tidak dikorupsi oleh oknum penerima bantuan,” ujarnya.

Selain itu, Rama juga berharap instansi terkait dapat memberikan tindakan tegas kepada oknum kepala desa Madukoro, yang diketahui bernama Johan Andrianto, apabila terdapat indikasi korupsi.

“Aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas sesuai UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) jika terbukti ada penyimpanga agar mampu menjadi efek jera sehingga hal serupa tidak terjadi lagi,” tegas Rama.

Bahkan, lanjut dia, belakangan memang banyak laporan yang diterima pihaknya tentang sepak terjang oknum kades teraebut. Apalagi disebut-sebut oknum itu kerap dikenal kebal hukum.

“Jika terbukti harus dijerat dengan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena semua sama di mata hukum, tidak ada yang kebal hukum,” pungkasnya. (*)

 



Baca Juga