Selasa, 23 Jul 2024
Daerah

Penetapan DCT Nunik Disebut Harus Tanggalkan Kursi Wakil Gubernur

EKSPOS – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim atau Nunik masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Lampung II.

Dapil Lampung II meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang, Lampung Timur, Waykanan, Mesuji, dan Tulangbawang Barat.

Selanjutnya, Wagub Nunik disebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya jika telah masuk ke tahap menjadi Daftar Calon Tetap (DCT).

Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Itu payung hukumnya, teknis kapan dia harus mundur diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri, Minggu (20/8/2023).

Bahkan, jelas Tamri, kepala daerah yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri paling lambat ketika masuk menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). 

“Di masa DCS boleh (belum mengundurkan diri), jika ada tanggapan masyarakat mengenai DCS DPR RI diajukan ke KPU RI karena pendaftarannya di sana, begitu juga pengawasannya oleh Bawaslu RI,” jelas Tamri.

Diketahui, Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur teknis pengunduran diri kepala daerah yang ingin maju sebagai caleg harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang kepada partai politik pada saat melakukan pengajuan bakal calon.

Apabila pejabat berwenang belum menerbitkan keputusan pemberhentian, maka bakal calon yang mendaftar caleg harus menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah. 

Kemudian, mereka harus mendapatkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

Selain itu, Pasal 14 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur para bakal calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai kepala/wakil kepala daerah paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

“Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon,” bunyi Pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tersebut.

Diketahui, jadwal pencermatan rancangan DCT dimulai 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023.

Penyusunan dan penetapan DCT 4 Oktober 2023 sampai 3 November 2023 dan pengumuman DCT 4 November 2023. (*)

 



Baca Juga