Selasa, 23 Jul 2024
Calon Wakil Rakyat 2024

KPU RI Rilis Nama Bacaleg “Bang Napi”: 52 DPR RI dan 15 DPD RI

EKSPOS – KPU RI mengungkap nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dan DPD RI yang merupakan mantan terpidana. Sebelumnya KPU disebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai penyelenggaran Pemilu 2024 terkesan menutupi dan tebang pilih dalam mengumumkan nama-nama mantan narapidana.

Dalam data KPU terdapat catatan bacaleg mantan narapidana. DPR RI sebanyak 52 bacaleg dan DPD RI sebanyak 15 bacaleg yang merupakan mantan terpidana atau “Bang Napi”.

Diketahui, rilis KPU tak lama usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan catatan mereka terkait mantan terpidana korupsi yang akan maju sebagai bacaleg.

Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan pihaknya merekapitulasi data tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur soal mantan terpidana maju caleg.

“Kami merekapitulasi data tersebut berdasarkan apa yang menjadi materi putusan MK Nomor 87/PU-XX/2022 yang kita turunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 khususnya pasal 11 dan 12,” kata Idham kepada wartawan, Minggu (27/8/2023).

Idham menjelaskan data yang dirilis KPU RI untuk memberikan informasi kepada publik terkait bacaleg. “Kami menyampaikan data tersebut untuk pemenuhan informasi,” ucapnya.

Berikut daftar nama-nama bacaleg DPR RI mantan terpidana atau “Bang Napi”:

1. Susno Duadji, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 2.

2. Huzrin Hood, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Kepulauan Riau, nomor urut 2.

3. Ali Maskur Masduqi, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 7.

4. Rino Lande, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 7.

5. Abdul Halim, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Bali, nomor urut 2.

6. Yansen Akun Effendy, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 1.

7. Syaifur Rahman, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Gerindra, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 4.

8. Amry, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Gerindra, Dapil Sulawesi Selatan II, nomor urut 4.

9. Asep Ajidin, tingkatan pencalonan DPR RI, PDIP, Dapil Sumatera Barat II, nomor urut 4.

10. Mochtar Mohamad, tingkatan pencalonan DPR RI, PDIP, Dapil Jawa Barat V, nomor urut 3.

11. Rokhmin Dahuri, tingkatan pencalonan DPR RI, PDIP, Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 1.

12. Al Amin N Nasution, tingkatan pencalonan DPR RI, PDIP, Dapil Jawa Tengah VII, nomor urut 4.

13. Teuku Muhammad Nurlif, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Golkar, Dapil Aceh I, nomor urut 1.

14. Syahrasaddin, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Golkar, Dapil Jambi, nomor urut 6.

15. Syarif Hidayat, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Golkar, Dapil Sumatera Selatan I, nomor urut 8.

16. Wendy Melfa, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Golkar, Dapil Lampung I, nomor urut 5.

23. Budi Antoni Aljufri, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Sumatera Selatan II, nomor urut 9.

24. Eep Hidayat, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Jawa Barat IX, nomor urut 1.

25. Dikdik Darmika, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Jawa Barat XI, nomor urut 1.

26. Sani Ariyanto, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 4.

27. Krisna Mukti, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai NasDem, Dapil Jawa Timur I, nomor urut 4.

28. Sungkono Ari Saputro, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Buruh, Dapil Jawa Timur I, nomor urut 8.

29. Rosalina Kase, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Buruh, Dapil Nusa Tenggara Timur I, nomor urut 5.

30. Iwan Krisnanto, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Buruh, Dapil Kalimantan Tengah, nomor urut 1.

31. Munir, tingkatan pencalonan DPR RI, PKS, Dapil Kalimantan Barat I, nomor urut 4.

32. Sumiadi, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Hanura, Dapil Kepulauan Bangka Belitung, nomor urut 2.

33. Idham Cholid, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Hanura, Dapil Jawa Tengah VI, nomor urut 2.

34. Muhamad Zainal Laili, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Hanura, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 1.

35. Sandi Suwardi Hasan, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Hanura, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 2.

36. Wa Ode Nurhayati, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Hanura, Dapil Sulawesi Tenggara, nomor urut 1.

37. Arnikeb Eben Tung Sely, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Garda Republik Indonesia, Dapil Nusa Tenggara Timur I, nomor urut 1.

38. M. Rasyid Rajasa, tingkatan pencalonan DPR RI, PAN, Dapil Nusa Jawa Barat I, nomor urut 5.

39. Nurul Qomar, tingkatan pencalonan DPR RI, PAN, Dapil Jawa Barat VIII, nomor urut 7.

40. Mujiono, tingkatan pencalonan DPR RI, PAN, Dapil Jawa Timur V, nomor urut 1.

41. Rudy, tingkatan pencalonan DPR RI, PAN, Dapil Kalimantan Barat II, nomor urut 4.

42. Evy Susanti, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Demokrat, Dapil Jawa Barat III, nomor urut 5.

43. Lukas Uwuratuw, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Demokrat, Dapil Maluku, nomor urut 4.

44. Thaib Armaiyn, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Demokrat, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1.

45. Agus Kamarwan, tingkatan pencalonan DPR RI, PSI, Dapil Nusa Tenggara Barat II, nomor urut 1.

46. Vicky Prasetyo, tingkatan pencalonan DPR RI, Perindo, Dapil Jawa Barat VI, nomor urut 1.

47. Muhajir, tingkatan pencalonan DPR RI, Perindo, Dapil Jawa Tengah VIII, nomor urut 2.

48. Hendra Karianga, tingkatan pencalonan DPR RI, Perindo, Dapil Maluku Utara, nomor urut 1.

49. Soleman Sikirit, tingkatan pencalonan DPR RI, Perindo, Dapil Papua Barat, nomor urut 1.

50. Madini Farouq, tingkatan pencalonan DPR RI, PPP, Dapil Jawa Timur IV, nomor urut 3.

51. Djainudin, tingkatan pencalonan DPR RI, PPP, Dapil Nusa Tenggara Timur II, nomor urut 1.

52. Irsyadul Fauzi, tingkatan pencalonan DPR RI, Partai Ummat, Dapil Sumatera Barat I, nomor urut 2.

Selain data para bacaleg DPR RI, KPU juga mencatat sejumlah bacaleg DPD yang merupakan mantan terpidana. 

Berikut daftar nama-nama bacaleg DPD RI mantan terpidana atau “Bang Napi”:

1. Edi Agusdin, caleg DPD, dapil Bengkulu, nomor urut 6.

2. Patrice Rio Capella, caleg DPD, dapil Bengkulu, nomor urut 10.

3. Cinde Laras Yulianto, DPD, dapil Yogyakarta, nomor urut 3.

4. Petrus Hilman Dapot Tuah Purba, caleg DPD, dapil Jambi, nomor urut 14.

5. Dody Rondonuwu, caleg DPD, dapil Kalimantan Timur, nomor urut 7.

6. Emir Moeis, caleg DPD, dapil Kalimantan Timur, nomor urut 8.

7. Rendi Susiswo Ismail, dapil Kalimantan Timur, nomor urut 16.

8. Ismeth Abdullah, dapil Kepulauan Riau, nomor urut 8.

9. Samson Yasir Alkatiri, dapil Maluku, nomor urut 13.

10. Muhaimin Yahya Mutawalli, dapil Nusa Tenggara Barat, nomor urut 12.

11. Abd. Waris Halid, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 1.

12. Andi Baso Ryadi Mappasulle, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 7.

13. Eva Susanti H Bande, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 9.

14. Rinaldi Damanik, dapil Sulawesi Selatan, nomor urut 18.

15. Sabam Parulian Parsaoran Manalu, dapil Sumatera Utara, nomor urut 19.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggaran Pemilu 2024 terkesan menutupi dan tebang pilih dalam mengumumkan nama-nama mantan napi korupsi yang maju menjadi calon anggota legislatif. Baik calon DPR RI dan DPD RI dalam daftar calon sementara (DCS) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Per hari ini, Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB, total mantan terpidana korupsi yang menjadi bacaleg berjumlah 15 orang,” ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Sabtu (26/8/2023).

Menurut Kurnia, KPU RI terkesan menutupi latar belakang Bacaleg dalam publikasi yang dilakukan di laman resminya.

Namun, pernyataan tersebut telah dibantah KPU RI dengan merilis nama-nama “Bang Napi”.

Bahkan KPU RI dalam pernyataannya belum lama ini, meyakini bahwa masyarakat mudah mengidentifikasi caleg di setiap daerah pemilihan yang berstatus mantan terpidana. Terlebih jika caleg tersebut merupakan tokoh masyarakat.

Karena itu, KPU bakal mendorong para caleg “Bang Napi” untuk membuka riwayat hidup atau CV ke masyarakat setelah DCS ditetapkan dalam DCT. 

“Kami akan minta semua caleg berkenan agar daftar riwayat hidupnya dipublikasi,” kata Idham. (*)

 



Baca Juga